PROKOPIM KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menjadi pemerintah daerah terbaik se-Indonesia dalam pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) fungsi hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Atas prestasi itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan penghargaan kepada Bupati Kubu Raya Sujiwo. Penghargaan sebagai Pemerintah Kabupaten Terbaik Delineasi Pesisir Pembebasan Retribusi PBG untuk Rumah MBR diserahkan langsung Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Wakil Bupati Sukiryanto mewakili Bupati Kubu Raya, Senin (25/8/2025), di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta. Wakil Bupati Sukiryanto mengucap syukur lantaran Kubu Raya menjadi kabupaten terbaik terkait penerbitan PBG fungsi hunian untuk MBR. Kubu Raya mengungguli Kota Kendari dan Kabupaten Banyuasin sebagai terbaik kedua dan ketiga.

"Alhamdulillah berkat kerja keras pemerintah daerah terutama bupati dan perangkat daerah terkait seperti Dinas PUPR dan DPMPTSP, kita menuai hasil yang baik bahkan menjadi yang terbaik," ucap Sukiryanto.

Dengan menjadi yang terbaik, kata Sukiryanto, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sangat berkontribusi dalam melaksanakan Asta Cita atau delapan program Presiden Prabowo Subianto. Sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal atau rumah.

"Di satu sisi memang pendapatan asli daerah kita berkurang karena pembangunan rumah bersubsidi di Kubu Raya sangat banyak, mencapai sekitar 60 persen. Tapi, di sisi lain ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Sukiryanto.

Ia menjelaskan pembebasan retribusi PBG diterapkan pemerintah kabupaten dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Kubu Raya.

"Selain pembebasan retribusi PBG, kita juga membebaskan BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan," tuturnya menambahkan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas sinergi dan kolaborasi para tokoh dan mitra kerja yang berperan penting di sektor perumahan, khususnya dalam pelaksanaan program tiga juta rumah.

“Bertepatan dengan Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) XVII Tahun 2025, saya memberikan penghargaan kepada para tokoh yang berperan penting dalam program pembangunan perumahan di Indonesia serta mitra kerja Kementerian PKP dalam melaksanakan program tiga juta rumah,” kata Menteri Maruarar.

Menteri PKP menyatakan dalam melaksanakan tugas pembangunan perumahan bagi masyarakat, Kementerian tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, dirinya berharap dukungan dari seluruh mitra kerja dan para tokoh serta pengembang perumahan dan masyarakat. Ia mengakui masih banyak kekurangan dari Kementerian PKP. Termasuk pula sejumlah program yang saat ini dilakukan Kementerian PKP seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), adalah gagasan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya juga harus mengakui Kementerian PKP masih banyak kekurangan, dan program perumahan juga banyak yang bukan ide dari saya dan saya harus sportif mengakuinya. Kami siap melanjutkan program yang baik tersebut untuk pembangunan rumah rakyat,” tegasnya. (jek)