Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar kegiatan Diseminasi dan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Hotel Alimoer, Rabu (8/10/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam, dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga pendidikan, serta perwakilan masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekda Yusran Anizam menyoroti bahwa jumlah anak tidak sekolah di Kubu Raya masih cukup tinggi, yakni mencapai 8.435 anak. Kondisi tersebut, menurutnya, disebabkan oleh beragam faktor seperti putus sekolah (drop out), pernikahan usia muda, dan keterbatasan ekonomi keluarga.

“Ini sangat memprihatinkan dan harus jadi perhatian bersama. Banyak anak DO karena alasan keluarga, bahkan ada yang menikah di usia muda. Kita ingin memastikan semua anak Kubu Raya kembali bersekolah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusran menjelaskan bahwa kegiatan ini juga didukung oleh Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat, yang turut menghadirkan narasumber dari Kabupaten Banyuwangi—daerah yang dikenal sukses menurunkan angka anak tidak sekolah secara signifikan.

“Kita pelajari praktik baik dari Banyuwangi, kita bedah bersama masalahnya, dan kita cari langkah-langkah strategis untuk menekan angka ATS di Kubu Raya,” ujarnya.

Selain fokus pada penanganan anak tidak sekolah, Yusran juga menyampaikan bahwa Pemkab Kubu Raya tengah menjajaki peluang kerja sama pembangunan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam menekan kemiskinan yang saat ini berada di bawah 4 persen.

“Jumlah penduduk kita besar, jadi secara nominal angka kemiskinan masih tinggi. Tapi pendidikan adalah jalan paling cepat untuk memutus rantai itu,” tandasnya.

FGD ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor, sekaligus meneguhkan komitmen semua pihak agar tidak ada lagi anak di Kubu Raya yang tertinggal dari bangku sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Lina Kamalin, yang merupakan Narasumber pada FGD tersebut membagikan pengalaman daerahnya dalam menangani anak tidak sekolah melalui kolaborasi lintas sektor dan sistem data terpadu. Ia menjelaskan bahwa Banyuwangi berhasil mengembangkan program Rindu Bulan (Rintisan Desa/Kelurahan Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun), yang mengintegrasikan data pendidikan dari berbagai instansi dan lembaga sosial.

“Yang paling penting adalah kolaborasi dan akurasi data. Kami membangun aplikasi SIM ATS yang memuat data real-time dari seluruh jenjang pendidikan, baik sekolah negeri, swasta, maupun madrasah. Dari situ, kebijakan bisa cepat diambil dan tepat sasaran,” jelas Lina.

Menurut Lina, Banyuwangi kini berhasil menekan angka ATS hingga sekitar 3 persen dari total anak usia sekolah. Keberhasilan itu, katanya, tidak lepas dari sinergi antar-OPD, keterlibatan masyarakat, serta peran aktif pemerintah desa dalam menelusuri anak-anak yang tidak terdata di sistem pendidikan nasional.

“Kalau datanya kuat, maka intervensi juga cepat. Anak-anak yang tadinya tidak terpantau bisa segera kembali ke sekolah,” tambahnya. (DiskominfoKKR/IKP)