PROKOPIM KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya Sujiwo mendapatkan pujian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat. Pasalnya, capaian akses keuangan di Kubu Raya melampaui target, bahkan berada di atas 100 persen. Meski demikian, Kepala OJK Kalimantan Barat Rochma Hidayati mengatakan capaian tersebut bukan akhir, melainkan pijakan untuk peningkatan berikutnya.

“Tidak cukup sampai di situ, kita ingin terus meningkat dan meningkat lagi,” kata Rochma saat menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kubu Raya dan Pengembangan Kapasitas Pelaku UMKM Kabupaten Kubu Raya, Senin (28/4/2026), di Kantor Bupati Kubu Raya.

Rochma mengapresiasi keterlibatan langsung Bupati Sujiwo yang hadir memimpin rapat pleno TPAKD. Ia menilai komitmen pimpinan daerah menjadi kunci dalam mendorong inklusi keuangan.

“Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Bupati yang ikut hadir dan memimpin rapat pleno ini,” ucapnya.

Memperluas akses keuangan masyarakat, Rochma menekankan pentingnya sinergi antarlembaga. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya harus terus diperkuat.

“Ini tugas bersama. Kita punya semangat yang sama untuk saling membantu dan memastikan masyarakat mendapatkan akses keuangan yang inklusif,” ujarnya.

Meski menuai apresiasi, Bupati Kubu Raya Sujiwo mengingatkan semua pihak untuk tidak berpuas diri. Karena itu, ia tetap menargetkan perluasan pemerataan akses keuangan hingga ke pelosok desa. Untuk itu, dirinya mendorong langkah proaktif ‘jemput bola’ oleh jajaran pemerintah daerah. Sebab menurutnya, akses keuangan formal masih belum merata di tengah masyarakat. Sujiwo pun mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan yang dinilai telah membuka ruang kolaborasi luas bagi pemerintah daerah.

“Masih ada masyarakat kita baik petani, nelayan, buruh yang belum terakses pembiayaan formal. Ini yang harus kita kejar bersama,” ujarnya.

“Jangan terus kemudian kita puas sampai di titik ini. Masih banyak masyarakat kita yang belum tersentuh layanan keuangan,” lanjutnya menegaskan.

Sujiwo juga menyoroti fenomena masyarakat yang terjerat pinjaman ilegal seperti rentenir, pinjaman online, hingga praktik ijon. Berdasarkan pengalamannya turun langsung ke lapangan, ia menemukan banyak nelayan yang terjebak dalam lingkaran utang yang memberatkan.

“Namanya juga rentenir, dia pengisap. Ini jangan sampai kita tidak hadir di tengah masyarakat seperti ini,” katanya mengingatkan.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena minimnya literasi keuangan masyarakat, terutama kalangan bawah yang cenderung memilih akses cepat tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang.

“Mereka maunya simpel dan mudah, tapi lupa konsekuensinya. Di sinilah negara harus hadir,” ucapnya.

Untuk itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mulai sekretaris daerah hingga para pimpinan perangkat daerah agar lebih aktif turun ke lapangan. Pendataan dan inventarisasi masyarakat yang belum mendapatkan akses keuangan menjadi langkah mendesak yang harus segera dilakukan.

“Segera turun ke lapangan, investigasi, data. Pastikan mereka mendapatkan akses pembiayaan yang layak dan tidak terjebak lagi,” perintahnya. (jek)