Kubu Raya – Bupati Kubu Raya, Sujiwo mendampingi kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait, dalam rangka meninjau progres penanganan sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh di Desa Parit Baru, Senin, 2 Maret 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Sujiwo menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PKP serta Komisi V DPR RI, dalam mendorong percepatan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Kubu Raya.

“Pak Menteri hari ini datang melihat langsung progres pembangunan kawasan kumuh. Terima kasih kepada Pak Menteri dan Ketua Komisi V, Bapak Lasarus, yang telah menggunakan pokirnya untuk mengalokasikan anggaran bagi Kubu Raya,” ujar Sujiwo.

Ia menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah kawasan kumuh yang perlu mendapatkan perhatian lanjutan, dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus mengawal serta memperjuangkan dukungan melalui pemerintah pusat.

“Kawasan kumuh di Komisi V ini masih cukup banyak. Ini akan kita kawal dan kita perjuangkan bersama teman-teman Komisi V dan Bapak Menteri PKP,” tambahnya.

Selain penataan kawasan, Sujiwo juga menyampaikan bahwa program bedah rumah di Kubu Raya tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Dari usulan lebih dari 16 ribu unit, Kabupaten Kubu Raya memperoleh hampir 1.500 unit bantuan, yang menjadi jumlah tertinggi di Kalimantan Barat.

“Alhamdulillah, kita mendapatkan hampir 1.500 unit program bedah rumah dan ini menjadi yang tertinggi di Kalimantan Barat. Ini tentu berkat dukungan teman-teman di Komisi V DPR RI,” ungkapnya.

Terkait data penerima bantuan, Sujiwo mengakui masih terdapat perbedaan data antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menegaskan akan segera melakukan sinkronisasi agar seluruh program berjalan tepat sasaran sesuai arahan pemerintah pusat.

“Nanti kita akan sinkronisasi data dengan BPS. Saya akan mengundang Kepala BPS agar data kita sama, karena sesuai arahan Presiden, satu data itu harus mengacu pada data BPS,” tegas Sujiwo.

Kunjungan kerja Menteri PKP tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas hunian masyarakat, serta mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan berkelanjutan di Kabupaten Kubu Raya. (DiskominfoKKR/IKP)