Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Kubu Tahun 2027 digelar pada Senin, 26 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan guna merumuskan arah pembangunan yang lebih baik demi kemajuan Kecamatan Kubu serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Musrenbang RKPD Kecamatan Kubu Tahun 2027 mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pembangunan Pusat Ekonomi Kerakyatan serta Infrastruktur Mendasar dan Pelayanan Sosial Mendasar.”

Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

Camat Kubu, Syaiful Rahman mengatakan berdasarkan laporan hasil pra-Musrenbang disampaikan bahwa seluruh usulan pembangunan dari 20 desa telah dibahas pada pra-Musrenbang Kecamatan dan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), lengkap dengan proposal, dokumentasi foto, kondisi eksisting, serta titik koordinat lokasi sebagai dasar perencanaan dan penganggaran, sekaligus mendukung pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Tercatat sebanyak 93 usulan prioritas, baik fisik maupun nonfisik, telah diinput ke SIPD. Selain itu, pada tahun anggaran berjalan seluruh desa di Kecamatan Kubu masuk dalam program pembangunan dengan total 89 kegiatan, mencakup kegiatan fisik dan nonfisik, dengan total anggaran sebesar Rp15,3 miliar.

Pemerintah Kecamatan Kubu juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kubu Raya dan DPRD Kabupaten Kubu Raya atas dukungan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan Jalan Poros Ekonomi Jangkang–Teluk Nangka serta sejumlah pekerjaan pembangunan lainnya di wilayah Kecamatan Kubu.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, dalam keterangannya seusai Musrenbang menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan tahapan normatif dan penting dalam menjaring aspirasi masyarakat secara bottom-up sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

“Musrenbang ini merupakan proses tahapan perencanaan, mulai dari musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, hingga pembahasan bersama DPRD dan TAPD. APBD itu hak rakyat, mencakup seluruh sektor pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan hingga infrastruktur,” ujar Sujiwo.

Ia menegaskan bahwa meskipun Kabupaten Kubu Raya mengalami pengurangan transfer ke daerah (TKD) yang cukup besar, pemerintah daerah memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Walaupun anggaran kita dipangkas hampir Rp400 miliar, kita pastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik di sektor mana pun,” tegasnya.

Seusai Musrenbang, Bupati Sujiwo bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat meninjau kondisi SMP Negeri 3 Kubu. Ia menilai kondisi ruang guru dan kantor kepala sekolah cukup memprihatinkan dan meminta agar pembangunan fasilitas tersebut diprioritaskan pada tahun anggaran berikutnya, disusul penambahan ruang kelas baru dan musala.

Terkait pembangunan Jembatan Kubu, Sujiwo menjelaskan bahwa keterlambatan pembangunan disebabkan oleh faktor teknis perencanaan dan keterbatasan anggaran. Namun demikian, pembangunan jembatan tersebut telah disepakati untuk dilaksanakan melalui APBD Tahun 2027.

"Kalau pun nanti ada kendala dari pemerintah provinsi, kita siap menganggarkannya melalui APBD Kabupaten Kubu Raya. Yang jelas ini akan saya kawal secara khusus,” tegasnya.

Ia berharap Musrenbang RKPD Kecamatan Kubu Tahun 2027 mampu menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang aspiratif, komprehensif, dan memberikan manfaat nyata bagi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Kubu. (DiskominfoKKR/IKP)