Kubu Raya – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar rapat koordinasi guna membahas evaluasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 serta perencanaan penyusunan APBD Tahun 2027.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati pada Selasa, 10 Maret 2026 tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam. Rapat koordinasi tersebut melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas PUPRPRKP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) serta jajaran.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya, Rini Kurnia Solihat memaparkan evaluasi struktur APBD Tahun 2026 sekaligus rencana penyesuaian komposisi belanja pada APBD Tahun 2027 agar sesuai dengan ketentuan mandatory spending.

Rini menyebutkan, beberapa komponen belanja daerah masih perlu disesuaikan, terutama terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen, alokasi belanja pendidikan minimal 20 persen, serta belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen.

“Hari ini kami membahas evaluasi struktur APBD tahun 2026 sekaligus perencanaan struktur APBD 2027. Ada beberapa ketentuan teknis yang harus kita penuhi, misalnya belanja pegawai maksimal 30 persen, sementara komposisi di Kabupaten Kubu Raya saat ini masih sekitar 32,6 persen sehingga perlu penyesuaian,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga membahas upaya peningkatan porsi belanja modal agar pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aset pemerintah daerah.

“Ke depan kita ingin mendorong agar kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dapat masuk dalam kategori belanja modal sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan aset tetap pemerintah daerah,” jelasnya.

Rini juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar sekitar Rp397 miliar atau sekitar 24 persen dari sebelumnya.

“Penurunan ini tentu berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Namun kita berharap pada tahun 2027 dukungan transfer dari pemerintah pusat dapat kembali meningkat,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan langkah awal pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penyusunan APBD Tahun 2027 agar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

“Hari ini kita melakukan brainstorming bersama perangkat daerah untuk menyusun strategi APBD 2027. Struktur belanja daerah sudah diatur dalam undang-undang, di antaranya belanja infrastruktur minimal 40 persen, belanja pegawai maksimal 30 persen, belanja pendidikan minimal 20 persen, serta transfer ke desa sekitar 10 persen,” jelasnya.

Menurut Yusran, dengan kondisi APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026 yang berada pada kisaran Rp1,6 triliun, komposisi belanja daerah saat ini masih perlu penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan tersebut.

Karena itu, pemerintah daerah menargetkan peningkatan APBD pada tahun 2027 menjadi sekitar Rp1,8 triliun guna memperbaiki struktur belanja daerah. “Jika APBD kita meningkat menjadi Rp1,8 triliun, maka komposisi belanja pegawai bisa turun hingga sekitar 29 persen sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah strategi juga disiapkan, salah satunya dengan mengalihkan pembangunan jalan lingkungan yang selama ini tercatat sebagai belanja barang dan jasa agar dapat masuk dalam kategori belanja modal sehingga menjadi aset pemerintah daerah.

Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap penyusunan APBD Tahun 2027 dapat lebih optimal, seimbang, dan tetap mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (DiskominfoKKR/IKP)