Penyusunan APBD, Bupati Sujiwo Buka Luas Ruang Aspirasi Publik

Kamis, 22 Januari 2026 | Berita Pimpinan

PROKOPIM KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang aspiratif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Komitmen itu ditegaskan Bupati Kubu Raya Sujiwo saat membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027 di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (22/1/2025). Bupati Sujiwo menyebutkan sejumlah fokus pada RKPD 2027, yakni peningkatan daya saing daerah, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan, infrastruktur mendasar, dan pelayanan sosial dasar.

“Kegiatan ini adalah wadah kita berkonsultasi dengan masyarakat. Inilah tahapan penting sebelum APBD ditetapkan. Saya berharap setelah pembukaan ini, jangan langsung meninggalkan tempat. Karena saya ingin APBD benar-benar aspiratif dan betul-betul lahir dari bawah,” kata Sujiwo.

Dia mengungkapkan sejak awal kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Sukiryanto, dirinya telah menegaskan posisi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Bahkan, sebelum menjalankan program, ia terlebih dahulu melakukan survei untuk mengetahui keinginan publik.

“Saya sering mengingatkan, kita ini pelayan. Sebelum melayani, kita harus tahu dulu selera tuan kita, yaitu rakyat. Kalau rakyat inginnya infrastruktur, maka itulah yang kita kerjakan,” ujar Sujiwo.

Sujiwo juga menekankan pentingnya membuka lebar ruang aspirasi masyarakat. Sehingga rancangan kerja pemerintah benar-benar terarah. Ia mengatakan bisa saja terjadi pergeseran rancangan program jika memang terdapat kehendak publik yang kuat.

“Bisa saja rancangan itu bergeser ketika ada keinginan publik. Selama itu untuk kepentingan masyarakat, ya kita ikuti,” sebutnya. Pada kesempatan itu, Sujiwo juga memaparkan capaian pembangunan selama sekitar sepuluh bulan masa kepemimpinannya. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif.

“Alhamdulillah, angka kemiskinan sudah menurun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sempat turun kini kembali naik. Ini bukan kerja saya sendiri, tapi kerja luar biasa seluruh perangkat daerah,” ucapnya.

Namun demikian, dirinya mengakui masih terdapat tantangan. Terutama meningkatnya tingkat pengangguran terbuka akibat penutupan pusat perbelanjaan dan perusahaan perkebunan. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah kabupaten fokus mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi, salah satunya penyelesaian jalan poros ekonomi.

“Kami beri nama jalan poros ekonomi karena tujuan utamanya agar terjadi pergerakan ekonomi. Kalau ekonomi bergerak, peluang usaha muncul, pengangguran turun, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” jelasnya.

Selain itu, Sujiwo juga menyoroti tantangan fiskal daerah akibat pemotongan transfer dana pusat yang cukup signifikan. Meski begitu, dia memastikan pemerintah daerah tetap mencari solusi terbaik tanpa mengorbankan program prioritas.

“Kita tidak mungkin memangkas lagi program yang sudah berjalan. Solusinya adalah kerja keras, mencari strategi pembiayaan yang tepat, dan memastikan setiap rupiah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” katanya.

Melalui konsultasi publik RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap perencanaan pembangunan ke depan semakin tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Selama orientasinya kesejahteraan rakyat, saya optimis Kubu Raya akan terus melaju, melayani untuk maju,” tutup Sujiwo.

Kepala Bapedda Litbang Kabupaten Kubu Raya Rini Kurnia Solihat mengatakan, konsultasi publik adalah tahapan yang menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.

"Kita sudah bersiap jauh hari untuk tahun 2027 dengan menjaring aspirasi dari berbagai elemen masyarakat," ujar Rini.

Langkah tersebut, kata Rini, akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di seluruh kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya. Rencananya, Musrenbang akan dimulai pada 26-30 Januari 2026 mendatang. Percepatan dilakukan agar seluruh aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan dapat terakomodasi sepenuhnya pada akhir Januari.

"Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga menargetkan pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten dapat dilakukan lebih awal. Sebagaimana arahan bupati, kita berharap Musrenbang Kabupaten sudah bisa terlaksana sebelum memasuki bulan Ramadan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi terkait jadwal ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Rini menyebut pentingnya penyusunan APBD yang berbasis kebutuhan masyarakat. Untuk itu, terdapat tiga poin utama yang menjadi panduan dalam forum konsultasi kali ini. Pertama, membedah capaian pembangunan tahun 2025, kemudian target tahun 2026, dan proyeksi untuk tahun 2027 sebagai arah pembangunan daerah.

"Jika program sudah dilaksanakan, maka usulan tahun 2027 harus bergeser ke hal lain. Namun jika belum maksimal, maka perlu kita perkuat. Inilah yang menjadi panduan diskusi kita hari ini," tutupnya. (jek)