KUBU RAYA - Persoalan penduduk yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki memang menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan wilayah interline.

Untuk itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcail) Kabupaten Kubu Raya, Nurmarini mengimbau kepada masyarakat untuk dapat segera mengurus status kependudukannya.

"Ketika sebuah keluarga atau setiap setiap orang sudah memutuskan bertempat tinggal disuatu wilayah, segeralah mengurus administrasi kependudukannya. Karenakan suatu saat akan bertemu sandungan, akan ketemu benturan kalau kita masih seperti itu. KTP nya misal masih di kota Pontianak, tetapi dia tinggal di Kubu Raya," ungkap Nurmarini, pada Minggu 7 Februari 2021.

Lanjutnya kata dia, bentuk kesadaran masyarakat untuk mengubah status kependudukannya, berguna membantu Pemerintah Daerah dalam merapikan administrasi kependudukan, hingga menjamin hak-hak kependudukan setiap warga negara.

"Misalnya ketika akan menerima bantuan, atau bedah rumah. Karena kan sekarang semua berbasis NIK nih, kita hanya melihat data itu. Dan ketika mereka merasa juga harus berhak menerima, tetapi mereka masih berstarus kota Pontianak itu tidak bisa kita berikan," paparnya.

Nurmarini menjelaskan pihaknya tidak memiliki data soal seberapa banyak penduduk yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Namun, sesuai dari hasil temuan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020, terdapat 33.020 jiwa di Kabupaten Kubu Raya yang berdomisili tidak sesuai KTP.

"Karena kami sebatas hanya mencatat apa yang dilaporkan oleh masyarakat. Artinya keputusan akhirnya, lebih kepada apa yang dirasakan masyarakat," katanya.

"Jadi kami menghimbau masyarakat untuk tetap melakukan perubahan status kependudukannya dari kota asal kepada Kubu Raya," tegasnya. (*)

Sumber Berita klik disini