Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar rapat pembahasan pembangunan listrik desa bagi wilayah yang belum teraliri listrik, Jumat (15/8/2025), di Ruang Rapat Bupati Kubu Raya.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto, Anggota Komisi IV DPRD Kubu Raya Ewinalgo, Perwakilan Dinas Perindag ESDM Kalbar, Manager UPP Ketenagalistrikan Khatulistiwa Danny B. Pasaribu, Team Leader Konstruksi Listrik Desa Yolandha M. Nugrahadi, perangkat daerah terkait, serta para kepala desa yang menjadi sasaran program.

Tujuan rapat ini tidak hanya sebatas menghadirkan listrik sebagai sumber cahaya, tetapi juga sebagai pendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran listrik diyakini mampu membuka akses yang lebih luas dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun pertumbuhan ekonomi desa. Selain itu, rapat ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor agar pembangunan jaringan listrik dapat berjalan efektif, merata, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa terdapat 16 desa yang menjadi target pembangunan pengaliran listrik pada 2026-2029. Desa-desa tersebut tersebar di delapan kecamatan, yaitu:

• Kecamatan Batu Ampar: Desa Tanjung Beringin, Batu Ampar, dan Medan Mas.

• Kecamatan Kubu: Desa Kampung Baru dan Dabong.

• Kecamatan Sungai Kakap: Desa Punggur Kapuas.

• Kecamatan Teluk Pakedai: Desa Sungai Nibung.

• Kecamatan Sungai Raya: Desa Muara Baru, Pulau Limbung, Gunung Tamang, dan Pulau Jambu.

• Kecamatan Terentang: Desa Permata dan Bertuah.

• Kecamatan Kuala Mandor B: Desa Kubu Padi dan Kuala Mandor A.

• Kecamatan Sungai Ambawang: Desa Durian.

Wakil Bupati Sukiryanto menyampaikan bahwa masih ada beberapa desa di Kubu Raya yang belum teraliri listrik, dikarenakan keterbatasan anggaran PLN dan anggaran Pemkab Kubu Raya, adapun anggaran yang dibutuhkan mencapai 149,15 M.

“Makanya saya sarankan tadi dari apa yang telah disampaikan oleh PLN, Dinas Perindag ESDM Provinsi, Anggota Dewan, Kepala Desa dan Kepala Dusun, hal ini harus kita jolok (upayakan) bersama, artinya ada surat dari bawah (desa/dusun) ke Pemda, dari Pemda ke Pemprov untuk minta rekomendasi dari Gubernur ke Kementrian ESDM dan kita tembuskan ke Komisi XII DPR RI,” ujarnya saat ditemui seusai rapat.

Melalui rapat ini, pemerintah daerah bersama pihak terkait menyepakati langkah-langkah strategis untuk mempercepat realisasi pembangunan jaringan listrik desa dengan mengupayakan bersama-sama dalam mengatasi kendala anggaran. Kehadiran listrik diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendorong produktivitas ekonomi, serta mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Kubu Raya.(Tim Liputan IKP)