Komisi Nasional Disabilitas RI menekankan pentingnya penguatan pendataan, fasilitas, dan layanan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kubu Raya. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Nasional Disabilitas RI, Dante Rigmalia seusai kegiatan ekspos KND yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati, Selasa (2/11/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Arianto, dan turut dihadiri Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas RI, Deka Kurniawan, Kadinsos Kubu Raya Wasilun, perwakilan Diskominfo Kubu Raya, serta para tamu undangan.

Dante menjelaskan bahwa kunjungan KND ke Kubu Raya merupakan bagian dari pelaksanaan mandat nasional untuk memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Ia menyebut Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah yang telah menunjukkan sejumlah praktik baik, termasuk sejak lahirnya Perda Disabilitas pada tahun 2022. Namun menurutnya, masih terdapat pekerjaan besar terutama dalam hal pendataan yang belum sepenuhnya akurat dan mencakup seluruh penyandang disabilitas.

“Data disabilitas nasional masih beragam, mulai dari WPS yang mencatat 22 juta, Reksosek 4,1 juta, dan data DTSEN yang sudah mendekati 12 juta. Bahkan WHO menyebutkan 15 persen populasi merupakan penyandang disabilitas, yang artinya Indonesia seharusnya memiliki sekitar 28 juta penyandang disabilitas,” jelas Dante.

Ia menegaskan pentingnya pemutakhiran data di tingkat daerah, termasuk memastikan status penyandang disabilitas tercatat pada dokumen kependudukan agar kebijakan dan layanan sosial dapat tepat sasaran.

Selain pendataan, Dante juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi penyandang disabilitas, baik di tingkat nasional maupun termasuk di Kubu Raya, mulai dari stigma, akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga kesempatan kerja. Menurutnya, penyandang disabilitas masih sering menghadapi tambahan beban biaya dan keterbatasan akses layanan publik yang setara.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Arianto, menyampaikan bahwa Pemkab Kubu Raya akan menindaklanjuti masukan KND dengan memperkuat koordinasi seluruh perangkat daerah. Ia mengakui bahwa data penyandang disabilitas di Kubu Raya masih jauh dari ideal.

“Dengan penduduk lebih dari 600 ribu jiwa, seharusnya ada sekitar 9.000 hingga 10.000 penyandang disabilitas menurut rumus WHO. Namun data dari Disdukcapil baru sekitar seribuan. Ini PR besar bagi kita,” ujarnya.

Dari sisi bantuan sosial, Kepala Dinsos Kubu Raya, Wasilun, menjelaskan bahwa pemerintah daerah setiap tahun mengalokasikan bantuan alat bantu disabilitas sesuai permintaan desa-desa. Pada tahun ini, sebanyak 63 bantuan telah disalurkan, didominasi kursi roda yang diberikan secara gratis.

Melalui pertemuan ini, KND berharap langkah-langkah perbaikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi, sehingga penyandang disabilitas di Kabupaten Kubu Raya mendapatkan hak, layanan, dan fasilitas yang lebih inklusif serta berkeadilan.(DiskominfoKKR/IKP)