Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Perikanan menggelar Sarasehan Nelayan 2025 yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam, di Gardenia Resort and Spa, Sungai Raya, Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Launching aplikasi “e-Silakan”(Sistem Layanan Perikanan Kubu Raya) yang dikembangkan oleh Dinas Perikanan dan difasilitasi oleh Dinas Kominfo, sebuah layanan digital yang dirancang untuk mempermudah pengurusan berbagai administrasi nelayan.

Dalam sambutannya, Sekda Yusran menyampaikan apresiasi kepada seluruh nelayan Kubu Raya atas dedikasi mereka dalam menopang ekonomi daerah. Ia menegaskan bahwa nelayan adalah kelompok strategis karena Kubu Raya merupakan kabupaten pesisir dengan panjang perairan mencapai 164 kilometer dan potensi besar sektor kelautan.

Mengutip data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Yusran menjelaskan bahwa terdapat 8.960 nelayan di Kubu Raya, terdiri dari nelayan kecil, pemilik, dan buruh nelayan. Mereka menyumbang produksi perikanan tangkap sebesar 27.474 ton pada 2024, tertinggi kedua di Kalimantan Barat. Namun demikian, kesejahteraan nelayan masih jauh dari ideal. Di banyak kampung pesisir, tingkat kemiskinan mencapai 12,5 persen, jauh di atas rata-rata kemiskinan Kubu Raya yang hanya 3,9 persen.

Salah satu persoalan terbesar yang ditekankan Sekda adalah sulitnya akses nelayan terhadap BBM subsidi, khususnya solar. Rumitnya administrasi, terbatasnya SPBN, serta belum meratanya digitalisasi berdampak pada tingginya harga solar di lapangan, yang dapat mencapai Rp13.000–Rp15.000 per liter, jauh di atas harga subsidi Rp6.800. Kondisi tersebut menambah beban operasional dan menurunkan pendapatan nelayan.

“Jika penyaluran BBM subsidi masih belum optimal, maka perlu ada evaluasi menyeluruh agar kewajiban ini dapat dijalankan sesuai amanah negara,” tegas Yusran.

Usai membuka acara, Sekda menegaskan bahwa sarasehan ini melibatkan banyak pihak, mulai dari dinas provinsi, Pertamina, akademisi, Polnep, hingga HNSI. Melalui forum ini, pemerintah menargetkan adanya rekomendasi konkret untuk memperbaiki tata kelola perikanan dan membantu nelayan memperoleh hak-haknya.

Termasuk jaminan keselamatan melaut, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan rentan, hingga peningkatan literasi administrasi dan teknologi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kubu Raya, Hefmi Rizal, menjelaskan bahwa aplikasi e-Silakan dikembangkan untuk mempermudah nelayan mengurus dokumen penting tanpa harus datang ke kantor dinas.

Melalui aplikasi ini, nelayan dapat mengajukan rekomendasi pengisian BBM subsidi, mengirim proposal bantuan, hingga berkomunikasi langsung dengan petugas teknis di desa.

“Kita ingin nelayan dipermudah untuk mendapatkan haknya, terutama akses BBM bersubsidi,” ujarnya.

Selain itu, ia turut menjelaskan bahwa pemerintah juga mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan sesuai regulasi terbaru melalui modifikasi Jaring Hela Dasar (JHD) agar hasil tangkapan lebih selektif dan berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan sarasehan dan peluncuran aplikasi ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap kesejahteraan nelayan dapat meningkat melalui perbaikan layanan, penyederhanaan administrasi, serta penyelesaian persoalan mendasar, terutama terkait akses energi dan infrastruktur penunjang sektor perikanan. (DiskominfoKKR/IKP)