Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendorong percepatan akses keuangan inklusif melalui penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Upaya tersebut diwujudkan lewat kegiatan Penguatan Kapasitas BUMDes sebagai Agen Inklusif Keuangan dalam Mendukung Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang digelar di Aula Kantor Bupati, Selasa (18/11/2025).

Acara ini dihadiri Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam; Kepala OJK Kalimantan Barat, Rochma Hidayati; Kepala DPMPTSP Kubu Raya, Maria Agustina; Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tri Indriastuty; perwakilan Bank Kalbar, BNI, Mandiri, dan BRI; para pengelola BUMDes; serta tamu undangan lainnya.

Seluruh pihak hadir untuk memperkuat peran desa dalam memperluas layanan keuangan formal sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir maupun pinjaman daring ilegal.

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, menegaskan pentingnya peningkatan literasi, kompetensi, dan tata kelola dalam pengelolaan BUMDes. Menurutnya, tantangan ekonomi saat ini menuntut inovasi, kreativitas, dan integritas, sehingga BUMDes perlu didukung lembaga keuangan agar mampu bertumbuh.

“Kerja sama pemerintah daerah dengan industri keuangan memberikan ruang bagi BUMDes untuk melompat lebih jauh. Kami melihat potensi Kubu Raya sangat besar. Selain literasi, kami mendorong perbankan untuk meningkatkan akses permodalan melalui skema kredit yang bisa dikembangkan bagi BUMDes,” jelas Rochma.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam, menekankan bahwa penguatan BUMDes sejalan dengan visi Bupati Kubu Raya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengakui masih banyak warga yang belum bankable dan rentan terjebak pada pinjaman ilegal, sehingga literasi keuangan menjadi kebutuhan mendesak.

“Kubu Raya punya potensi besar, baik dari sumber daya alam maupun SDM-nya. Namun masih banyak persoalan tata kelola keuangan di masyarakat. Kehadiran OJK, BI, dan jajaran perbankan memberikan manfaat besar, terutama dalam membimbing masyarakat memanajemen keuangan dan mendorong usaha produktif di desa,” terang Yusran.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah siap memperkuat kerja sama dengan lembaga keuangan, agar BUMDes dan usaha masyarakat terus tumbuh dan berperan signifikan dalam menggerakkan ekonomi desa. (DiskominfoKKR/IKP)