PROKOPIM KUBU RAYA – Menyikapi keterbatasan anggaran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson mendorong para bupati dan wali kota untuk lebih kreatif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjalin komunikasi yang intens dengan kementerian teknis maupun DPR RI dalam upaya mendapatkan bantuan tambahan anggaran pembangunan daerah.

“Kita harapkan pimpinan daerah lebih kreatif dalam menggali PAD maupun menghimpun kekuatan dari luar, misalnya dari APBN dan melalui DPR RI. Lobi-lobi mereka juga dapat membantu daerah ini,” kata Sekretaris Daerah Harisson saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027 di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (2/4/2026).

Harisson menekankan pentingnya menyelaraskan rencana pembangunan antara kabupaten dan provinsi. Namun, adanya keterbatasan anggaran provinsi dan pemerintah kabupaten/kota membuat para kepala daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan lainnya. Dalam hal ini, ia mengapresiasi Bupati Kubu Raya Sujiwo yang dinilainya proaktif dan piawai dalam mengupayakan sumber pendanaan tersebut.

"Kita harapkan pimpinan daerah lebih kreatif. Ini keunggulan yang dimiliki oleh Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati di kabupaten ini (Kubu Raya) sehingga mereka dapat bantuan investasi jalan daerah maupun bantuan-bantuan lain untuk membangun daerah ini," puji Harisson.

Harisson menilai Bupati Sujiwo dan jajaran aktif melakukan pendekatan kepada para pemangku kepentingan di tingkat pusat, termasuk Anggota DPR RI khususnya di Komisi V, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kementerian teknis lainnya. Kemampuan lobi dan pendekatan tersebut, ujarnya, terbukti membuahkan hasil nyata berupa masuknya dana-dana pembangunan dan investasi ke Kabupaten Kubu Raya. Menurutnya, hal itu patut menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Forkopimda, yang mereka bisa mendekati misalnya anggota DPR RI Komisi V, atau Kementerian PU, atau kementerian lain. Mereka bisa menggiring dana-dana masuk ke kabupaten ini maupun ke kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Barat," ucap Harisson.

Harisson mengungkapkan tahun ini pemerintah pusat menahan Dana Transfer Ke Daerah sebesar Rp522 miliar untuk program nasional. Akibatnya, bantuan provinsi ke kabupaten/kota harus dilakukan secara bergilir.

“Tahun ini kita bantu kabupaten lain, jadi bergilir. Kami ingin membantu lebih banyak, tapi anggaran terbatas,” jelasnya.

Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan keterbatasan bantuan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan daerah Kubu Raya. Karena itu, pihaknya harus melakukan upaya ekstra untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari sumber-sumber lainnya. Sujiwo secara khusus menyoroti minimnya bantuan keuangan (bankeu) reguler dari provinsi.

"Kami tidak ingin mendapatkan perhatian khusus atau lebih dari kabupaten/kota lain. Kami hanya ingin mendapatkan perhatian yang proporsional. Contoh tahun ini, dengan bankeu sebesar 300 juta dan itu pun pokir, saya berpendapat rasanya kok kurang proporsional dalam membuat kebijakan anggaran," kata Sujiwo.

Sujiwo lantas memaparkan posisi strategis Kubu Raya di Kalimantan Barat. Di antaranya sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi atau hinterland Kota Pontianak, pemberi kontribusi PDRB kedua terbesar setelah Pontianak, memiliki penduduk terpadat nomor tiga, dan menjadi lokasi keberadaan bandara serta pusat-publik strategis.

"Saya dididik untuk selalu mengatakan apa yang ada dalam hati saya. Suasana kebatinan rakyat saya simpulkan seperti itu, kalau tidak saya sampaikan maka saya akan berdosa. Saya yakin Pak Gubernur akan menyikapi ini secara negarawan," tuturnya. (rdw)